MEMO, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memperingatkan tentang munculnya ancaman baru dalam dunia maritim yang dihasilkan dari perkembangan teknologi.
Hal ini dikemukakan dalam sebuah lokakarya tentang keamanan laut di Hotel Borobudur, Jakarta, yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2023.
Menurut Mahfud, laporan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai laut pada Maret 2023 memperlihatkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keselamatan di perairan internasional.
Perhatian Terhadap Keamanan dan Keselamatan Laut dalam Laporan Sekjen PBB tentang Laut
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, ada ancaman baru dalam dunia maritim yang muncul akibat perkembangan teknologi.
Ketakutan akan ancaman tersebut didasarkan pada laporan Sekjen PBB tentang laut yang diterbitkan pada 14 Maret 2023.
“Selain mengkhawatirkan masalah wilayah perairan dan yurisdiksi, keamanan dan keselamatan laut juga perlu menjadi perhatian. Seperti yang disebutkan dalam laporan Sekjen PBB tentang laut tiga bulan yang lalu,” ujar Mahfud dalam Lokakarya tentang Keamanan Laut di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari Rabu, 5 Juli 2023.
Visi Indonesia Emas 2045 dan Peran Keamanan Laut dalam RPJPN
Mahfud menganggap bahwa perkembangan teknologi maritim akan memudahkan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan transformasi dalam keamanan laut nasional.
“Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menekankan pada pembangunan sektor kelautan. Keberhasilan visi tersebut sangat bergantung pada faktor keamanan laut,” tambah Mahfud.
Sebelumnya, Kepala Bakamla, Laksamana TNI Aan Kurnia, menyatakan bahwa bentuk Indonesia Coast Guard tidak harus menjadi lembaga baru. Itu bisa menjadi lembaga yang sudah ada atau lembaga yang digabungkan.
“Nantinya bisa seperti Bakamla, yang penting adalah kita harus memiliki Indonesia Coast Guard. Apakah itu lembaga yang sudah ada sebelumnya atau lembaga baru, atau bahkan penggabungan, tergantung pada efisiensi dan kebaikan yang lebih baik,” kata Aan.
Terakhir, Aan menambahkan bahwa Bakamla akan terlibat dalam perancangan Indonesia Coast Guard untuk mewujudkan fungsi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Dalam konteks visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sektor kelautan menjadi salah satu fokus pembangunan.
Namun, Mahfud MD menekankan bahwa keberhasilan visi tersebut sangat tergantung pada faktor keamanan laut.
Oleh karena itu, transformasi keamanan laut nasional perlu dilakukan sebagai respons terhadap ancaman baru yang muncul akibat perkembangan teknologi di dunia maritim.
Bakamla juga akan terlibat dalam rancangan Indonesia Coast Guard untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
