“Intinya, pihak Kejari akan memberikan arahan atau pendampingan agar pengelolaan anggaran di masing-masing OPD di Pemkab Pamekasan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terjadi praktik korupsi,” katanya.
Ia menjelaskan, penandatanganan tentang nota kesepahaman antara Kejari Pamekasan dengan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan itu telah digelar pada 24 Maret 2022 antara masing-masing pimpinan OPD bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.
Menurut dia, langkah itu dilakukan, agar pelaksanaan program pembangunan di masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses pembangunan bisa berjalan sesuai dengan harapan.
“Titik tekan dari kerja sama ini adalah pada upaya pencegahan, yakni mencegah terjadi tindak pidana korupsi dari masing-masing program pembangunan di masing-masing OPD di Pemkab Pamekasan,” katanya.
Mantan anggota DPRD Jatim ini lebih lanjut menjelaskan, kerja sama antara Kejari dengan Pemkab Pamekasan ini sebenarnya telah dimulai sejak 2021. “Tahun ini adalah lanjutan dari kerja sama yang telah dilakukan pada 2021,” katanya.
Bupati menuturkan saat dirinya baru memimpin Pamekasan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) masih bernilai C. Akan tetapi, setelah Pemkab Pamekasan mencanangkan program pencegahan tindak pidana korupsi melalui kerja sama dalam bentuk pendampingan dengan Kejari Pamekasan, maka peringkat SAKIP meningkat ke B dan terakhir menjadi BB.
“Nah target kami di akhir tahun 2022 ini bisa bernilai A,” katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala pihak Kejari Pamekasan, karena bersedia memberikan pendampingan.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
