Presiden Joko Widodo minta KY buat langkah progresif untuk atasi kekurangan hakim

Presiden Joko Widodo meminta Komisi Yudisial untuk segera membuat langkah yang progresif dalam mengatasi kurangnya hakim, baik hakim ad hoc tindak pidana korupsi hingga hakim tata usaha negara.”Saat ini dibutuhkan langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung, juga hakim-hakim Tata Usaha Negara untuk perkara pajak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Rabu.

Harian Memo.com

Presiden menegaskan selain hakim ad hoc Mahkamah Agung, Komisi Yudisial harus berupaya mengisi kurangnya hakim tata usaha negara yang berperan memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor perpajakan.

Oleh karena itu, Komisi Yudisial dituntut harus menjamin ketersediaan Hakim Agung, Hakim ad hoc Mahkamah Agung dan para hakim yang berintegritas melalui proses seleksi yang transparan, objektif dan profesional.

Dalam sambutannya, Jokowi juga meminta Komisi Yudisial untuk memastikan setiap calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak yang terpuji.

“Calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi,” kata Presiden Jokowi.

Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini