MEMO, Lumajang : Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mengambil langkah konkret dalam rehabilitasi jembatan-jembatan yang rusak akibat banjir lahar dingin yang disebabkan oleh Gunung Semeru.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah, mengumumkan bahwa pembangunan kembali dua jembatan utama, yaitu Jembatan Kaliregoyo dan Jembatan Kloposawit, akan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi.
Hal ini diungkapkan dalam kunjungan Gubernur beserta rombongan ke Lumajang, di mana mereka meninjau lokasi terdampak banjir lahar dingin.
Proses pembangunan jembatan akan dilakukan tanpa menunggu berakhirnya masa tanggap darurat bencana, dengan menggunakan data dan desain yang telah tersedia dari Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam upaya memulihkan akses mobilitas penduduk dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk merestorasi jembatan-jembatan kecil yang juga mengalami kerusakan.
Rencana Pemulihan Jembatan Kaliregoyo dan Kloposawit oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Beberapa jembatan besar yang mengalami kerusakan akibat lahar Semeru akan segera direhabilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah, mengumumkan bahwa pembangunan dua jembatan, yaitu Jembatan Kaliregoyo dan Jembatan Kloposawit yang rusak akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru, akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Jembatan Gantung Kaliregoyo dan jembatan Kloposawit akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi, sementara sisanya akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) karena ada beberapa titik jembatan kecil yang perlu diperbaiki oleh Pemkab,” ujar Khofifah pada hari Minggu (09/07/2023).
Proses Tanpa Menunggu Masa Tanggap Darurat: Pemerintah Akan Segera Membangun Kembali Jembatan Rusak
Khofifah juga menyatakan bahwa proses pembangunan jembatan tersebut akan segera dilakukan tanpa menunggu berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
“Data mengenai jembatan yang rusak masih tersedia di Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jadi tidak perlu menunggu masa tanggap darurat selesai karena desain jembatan tersebut sudah ada dalam catatan tim PUPR,” tambahnya.
Khofifah menekankan bahwa saat ini pemerintah sedang berfokus untuk memperbaiki akses mobilitas penduduk guna memulihkan aktivitas ekonomi setelah bencana.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
